Pengenaan Pajak Penghasilan 1 %

-
Beberapa orang menyebutnya pajak UKM, beberapa orang menyebutnya pajak 'baru' bagi usaha kecil, beberapa orang menyebut pajak untuk pedagang seperti pedagang di Pasar Tanah Abang.  Publikasi pengenaan pajak simple dengan tarif tunggal 1 % ini ternyata masih memiliki beberapa PR bagi otoritas pajak di Indonesia, terkait sosialisasi di masyarakat dan terutama fiskus sebagai pelaksana dari ketentuan ini serta kepastian hukum terkait peraturan pelaksanaannya.

PP 46 tahun 2013 ini mengatur tentang pengenaan PPh bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, mari kita kupas satu per satu sesuai pemahaman saya dengan merujuk ke peraturan pelaksanaanya di PMK 107/PMK.03/2013:

1. Wajib Pajak di sini meliputi WP Orang Pribadi dan/atau Badan tidak termasuk BUT dan/atau yang belum beroperasi secara komersial.

2. Peredaran bruto tertentu yaitu peredaran bruto (omset) belum melebihi Rp 4,8 m dalam satu tahun, itulah sebabnya ketentuan ini terkadang disebut pajak UKM. Padahal di lapangan UKM tsb ada yang mempunyai omset lebih dari Rp 4,8 M.

3. Dasar acuan untuk menentukan WP tsb dikenai perhitungan dengan skema PP 46 ini yaitu :
  • omset pada tahun sebelumnya, namun jika tahun sebelumnya belum genap satu tahun maka omset pada tahun tersebut disetahunkan. Misal : WP terdaftar pada November 2012, omset pada tahun 2012 mencapai Rp 1 M, maka omset tsb disetahunkan dengan perhitungan 12/2 x 1 M = 6 M sehingga untuk WP tsb tidak mengikuti skema PP 46,
  • omset pada tahun 2013 sebelum berlaku PP 46 yang disetahunkan, misal terdaftar Feb 2013 dengan omset dari Feb - Juni 2013 mencapai Rp 1,5 M, perhitungan disetahunkan 12/5 x 1,5M = Rp 3,6 M sehingga mulai Juli 2013 WP tsb memberlakukan skema PP 46,
  • omset pada bulan pertama yang disetahunkan untuk WP yang terdaftar setelah berlakunya PP 46, misal WP baru terdaftar pada Agustus 2013 maka omset pada bulan tsb disetahunkan, kalau belum melebihi Rp 4,8 M WP tsb menggunakan skema PP 46, pun begitu sebaliknya.
4.  Pengenaan PPh sebesar 1 % dari omset pada masa ybs, dibayar maksimal tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran dengan SSP kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran (kjs) 420. Sementara ini formulir SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 belum mengakomodir ketentuan ini sehingga ada beberapa 'dispensasi', yaitu:
  • untuk pembayaran PPh ini yang dalam SSP telah mencantumkan kode NTPN maka tanggal pelaporannya sama dengan tanggal validasi NTPN, sehingga tidak perlu lapor lagi ke KPP
  • kewajiban pelaporan baru dimulai pada Masa Jan 2014 sehingga untuk Masa Juli - Des 2013 kewajiban pelaporannya dikecualikan.

5.  Pengertian omset ini pada dasarnya omset yang diperoleh dari kegiatan/usaha bebas ada beberapa pengecualian, yaitu :
  • penghasilan dari pekerjaan bebas
  • untuk kegiatan perdagangan juga ada jika menggunakan tempat yang bisa dibongkar pasang dan menggunakan sebagian tempat umum, misal pedagang kaki lima.
  • penghasilan yang diperoleh dari luar negeri
  • penghasilan yang telah dikenakan PPh final dengan peraturan tersendiri, misal penghasilan dari jasa konstruksi
  • penghasilan yang bukan objek pajak
6. Ketentuan ini bersifat keharusan bukan optional, selain itu juga bersifat 'buka-tutup' sehingga pada satu tahun pajak WP dapat menggunakan skema PP 46 ini dan tahun berikutnya menggunakan skema umum tarif pasal 17, hal ini ditentukan dengan ketentuan pada butir nomor 3 di atas.

7. Ketika pada satu tahun pajak WP 'kembali' ke skema umum tarif pasal 17 maka perhitungan angsuran PPh 25 menggunakan tata cara perhitungan WP baru sesuai PMK 255/PMK.03/2008.

8. Untuk mengantisipasi terjadinya pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, maka WP yang dikenakan final sesuai dengan ketentuan ini dapat mengajukan permohonan SKB PPh pot/put sesuai mekanisme di PER 01/PJ/2011.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ada beberapa kalangan yang berpendapat 'sedikit menyimpang' dari persepsi tentang definisi penghasilan sesuai UU PPh. Merujuk ke pengertian penghasilan di pasal 4 UU PPh "... yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,...". Hal ini dikarenakan pengenaan ini tidak lagi memperhitungkan adanya PTKP dan norma penghasilan netto untuk WP perorangan serta kompensasi kerugian, biaya-biaya 3M untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan.

Namun, berangkat dengan filosofi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan keluarlah ketentuan ini. Ada fakta menarik di sini, karena sektor UKM disebut sebagai sektor yang tahan terhadap krisis ekonomi global dan persaingan pasar _perlu dibuat tulisan lagi terkait ini karena sampai saat ini belum mendapat data statistiknya_.

Dan terakhir, semoga kita (saya aja kali. -red) sebagai pelaksana dari ketentuan ini mari mengamankan penerimaan negara. 

Bayar pajaknya,, Awasi penggunannya ^^

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dari Help Desk Menuju Nudge Desk: Peran Contact Centre dalam Membentuk Perilaku Wajib Pajak Digital

-
Image
  Orang bilang tanah kita tanah surga, Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. (Koes Plus)   Cuplikan lirik lagu di atas menggambarkan metafora kekayaan Indonesia yang begitu melimpah. Tak ayal, hal ini memicu pertanyaan tentang mengapa Indonesia, yang terkenal kaya akan sumber daya alam (SDA), menggantungkan penerimaan negaranya dari pajak, bukan dari hasil pengelolaan SDA. Satu hal yang sering luput dari perhatian kita, negara memerlukan modal untuk dapat memanfaatkan SDA tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang terus mencetak uang untuk membiayai keperluannya, tanpa mempertimbangkan kemampuan produktivitas dalam negeri, dapat menyebabkan hiperinflasi, seperti yang dialami Indonesia pada tahun 1965 (594,3%) dan 1966 (635,3%). Selain itu, penerimaan dari SDA sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Sebagai contoh, Indonesia pernah menikmati keu...
Read more

Study with Family (Part 4 - Dokumen VISA)

-
Image
Meski syarat2 pengurusan VISA udah jelas di  UKVI Student VISA  tapi simpang siur kebijakan imigrasi UK tentang dependents, naiknya syarat financial untuk pengurusan VISA, sampe nyocokin timeline buat persiapan ini itu jadi momen  roller coasters  di tahapan persiapan keberangkatanku. Belum lagi kami milih belum pesen tiket keberangkatan sampai nunggu VISA terbit dan musti siap dengan konsekuensi harga tiket yang merangkak naik semakin dekat dengan keberangkatan. Dari awal pendaftaran kampus sampai VISA, aku dibantu Mb Rizka, agen IDP yang kantornya di kuningan. Setelah update ke Mb Rizka kalau aku mutusin lanjut offer di York, dia ngasih list dokumen apa aja yang musti aku siapin untuk pengurusan Student VISA dan dependents. Makasiih Mb Rizka di sela2 nunggu puncak ibadah haji nyempetin ngirim voice note buat njelasin step2nya dan respon WAku. Belum lagi nenangin dan doain di tengah belum jelasnya VISA untuk dependents. AlhamduliLLah momennya sudah dilewati, de...
Read more

Study with Family (Part 3 - Sekolah Anak)

-
Image
Mengajak anak seusia Azzam dan Aisha untuk ikut sekolah ke LN punya tantangan sendiri.  Pertama, saat itu Azzam usia 15 tahun dan Aisha 13 tahun, sementara kebanyakan temen2ku anaknya masih kecil atau masih di primary school, jadi aku agak susah dapat testimoni tentang sekolah anak di secondary.  Alhamdulillah, ketemu Mbak Dinar yang baru balek dari York, ngasih testimoni tentang sekolah anaknya yang di secondary. Mbak Dinar cerita kalau sekolah udah paham gimana me- treat siswa baru dari luar karena mereka udah biasa nerima international students. Trus misal ada kendala bahasa nanti ada temennya yang diminta dampingi siswa baru di awal2 sekolah, duduk sebangku, ditemenin ke kelas (karena sistemnya moving ), dibantu ngurus kartu perpus dkk. Selain itu, nanti juga disediain translator di sekolah. Intinya, tenang aja, sekolah udah paham dan anak2 lebih cepet adaptasinya.  Testimoni berikutnya aku dapet dari Prima, temen SMPku yang udah stay lama di UK. Kebet...
Read more